Hubungan Pemerintah - DPR membaik, Bagaimana Gerindra?

Partai Golkar Akhirnya memutuskan merapat kepada pemerintahan Presiden Jokowi “"Posisi Golkar di dalam konstelasi politik khusunya posisi dalam pemerintahan Jokowi akan dikoreksi," kata Ical saat memberikan pidato politik dalam pembukaan Rapimnas di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu 23 Januari 2016

Jika dalam satu tahun terakhir, Golkar berada di dalam barisan depan oposisi maka partai pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) itu memutuskan akan berkarya bersama pemerintah.

Ical mengakui doktrin politik Golkar berbeda dengan partai-partai politik lainnya. Dia mengatakan, doktrin Golkar adalah sebagai pengelola kekuasaan. "Doktrin karya kekaryaan menjadikan kita jagoan dalam berkarya tapi menjadi rapuh saat pertengakaran terjadi di internal partai," ucap Ical. Di hadapan para ketua umum partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP), Ical menegaskan Golkar tidak menjilat ludah sendiri saat memutuskan untuk menjadi pendukung pemerintah.

Kepada kawan-kawan seperjuangan di KMP, Ical berpesan bahwa tali perkawanan tidak mengendur sedikitpun. "Golkar tidak mengeluarkan diri dari KMP. Kita tetap di kubu merah putih. Mimpi dan kerinduan kita sama. Arah kapal kita sama. Kita hanya berbelok sedikit karena adanya angin kencang," ucap Ical.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan tidak masalah Golkar menjadi partai pendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurut dia, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap ada meskipun tanpa Golkar.

"Saya kira KMP masih tetap karena Pak Ical menyatakan walaupun mendukung pemerintah tapi tetap ada di KMP," ujar Fadli. Fadli mengatakan, Gerindra dan KMP menghargai sikap partai politik manapun.Kendati demikian, kata dia, Gerindra tetap akan menjadi partai di luar pemerintah. "Gerindra tetap di luar," ucap Fadli.

Menurut dia, sejak awal terbentuk, KMP selalu mendukung pemerintah jika program yang dijalankan prorakyat. Selama ini, kata dia, KMP tidak pernah sama sekali berniat menjegal program-program pemerintah. "Saya kira enggak ada masalah. Selama ini kita gak pernah ganggu pemerintah kan," ucap Fadli. Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengapresiasi keputusan Partai Golkar mendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Dia yakin dukungan partai berlambang pohon beringin itu akan menciptakan hubungan yang semakin baik antara parlemen dan pemerintah. "Kami sambut gembira dukungan ke pemerintah untuk masyarakat agar ada kerja sama yang positif eksekutif dan legiskatif," ujar Taufik Wakil Ketua DPR itu juga mengucapkan selamat atas suksesnya pelaksanaan Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Menurut dia, saat ini tidak ada Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi itu, kata dia, hanya ada saat proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

"Saat ini kondisi di parlemen sudah mencair. Kita sesuai dengan apa yang disampaikan visi misi Ketua DPR yang baru. Mengubah dan mempercepat kinerja DPR untuk kejar ketertinggalan," tutur Taufik.

Acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar dimulai tanpa kehadiran kubu kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid mengaku kecewa atas ketidakhadiran Agung.

Dia menilai, ketidakhadiran Agung pada pembukaan Rapimnas justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tubuh Golkar. "Kalau tidak mau hadir, masyarakat dan pemerintah menilai, yang ciptakan kegaduhan ya Agung Laksono," kata Nurdin di lokasi Rapimnas, Jakarta Convention Center (JCC) Nurdin menyebutkan gelaran Rapimnas ini diyakini akan membawa kebaikan untuk kondisi internal Golkar yang sudah setahun dirundung konflik.

Melalui Rapimnas ini pula, lanjut dia, pijakan awal penyelesaian konflik dan konsolidasi internal partai akan dimulai. "Rapimnas merupakan awal dari penyelesaian konflik secara menyeluruh untuk konsolidasi," ucap Nurdin, demikian dikutip melalui berbagai media online yang terbit hari ini senin tanggal 26 Januari 2016