Sandiaga Uno : Jalan Tol itu Milik Negara, Milik Rakyat
Rakyat Demokrasi - Ajakan untuk tidak saling serang selama kampanye diilontarkan Sandiaga Uno, calon cawapres dari kubu 02, sebaiknya gunakan kesempatam ini untuk berdemokrasi secara santun. Hal tersebut diungkapkan Uno menanggapi pernyataan soal jalan tol yang diklaim hanya hasil kerja dari salah satu pasangan calon tertentu.
image : news.okezone.com
"Marilah kita jangan saling serang, gunakan kesempatan ini dengan cara demokrasi yang sejuk dan santun. Bukan politik yang memukul, tapi justru politik yang merangkul. Jangan kita saling sahut menyahut terhadap ungkapan-ungkapan yang mungkin khilaf disampaikan para pemimpin, karena jalan tol itu milik negara, milik rakyat," ucap Sandiaga saat bersilaturahim ke Kampung Batik Laweyan, Jalan Sidoluhur Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/2/2019).
Sandiaga juga menegaskan dirinya pernah berkontribusi dalam pembangunan jalan tol yang direncanakan semasa pemerintahan Presiden Soeharto. "Dulu ada proyek Trans Jawa, salah satunya jalan tol yang kami sempat konstruksi dan kami kelola. Yaitu Cikopo-Palimanan, jalur tol terpanjang 116 kilometer," katanya. Jalan tol itu direstrukturisasi di era pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri. "Di zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dibebaskan lahannya dan dimulai proses konstruksinya. Dan Pak Jokowi yang meresmikan (jalan tol)," katanya.
Menurutnya, semua itu merupakan perjalanan para pemimpin bangsa yang mendorong hadirnya Jalan Tol Trans Jawa. "Tentunya kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi dengan fokusnya untuk membangun infrastruktur," terangnya. Namun yang perlu ditegaskan bahwa jalan tol dan infrastruktur tersebut adalah milik rakyat. Tentunya rakyat memiliki hak selama mereka membayar saat melewati jalan tol. "Jalan tol itu milik negara, milik rakyat. Dan setelah masa konsesinya 35 tahun akan kembali menjadi milik negara, milik rakyat," beber Sandiaga. (LB/RD)
image : news.okezone.com
"Marilah kita jangan saling serang, gunakan kesempatan ini dengan cara demokrasi yang sejuk dan santun. Bukan politik yang memukul, tapi justru politik yang merangkul. Jangan kita saling sahut menyahut terhadap ungkapan-ungkapan yang mungkin khilaf disampaikan para pemimpin, karena jalan tol itu milik negara, milik rakyat," ucap Sandiaga saat bersilaturahim ke Kampung Batik Laweyan, Jalan Sidoluhur Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/2/2019).
Sandiaga juga menegaskan dirinya pernah berkontribusi dalam pembangunan jalan tol yang direncanakan semasa pemerintahan Presiden Soeharto. "Dulu ada proyek Trans Jawa, salah satunya jalan tol yang kami sempat konstruksi dan kami kelola. Yaitu Cikopo-Palimanan, jalur tol terpanjang 116 kilometer," katanya. Jalan tol itu direstrukturisasi di era pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri. "Di zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dibebaskan lahannya dan dimulai proses konstruksinya. Dan Pak Jokowi yang meresmikan (jalan tol)," katanya.
Menurutnya, semua itu merupakan perjalanan para pemimpin bangsa yang mendorong hadirnya Jalan Tol Trans Jawa. "Tentunya kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi dengan fokusnya untuk membangun infrastruktur," terangnya. Namun yang perlu ditegaskan bahwa jalan tol dan infrastruktur tersebut adalah milik rakyat. Tentunya rakyat memiliki hak selama mereka membayar saat melewati jalan tol. "Jalan tol itu milik negara, milik rakyat. Dan setelah masa konsesinya 35 tahun akan kembali menjadi milik negara, milik rakyat," beber Sandiaga. (LB/RD)