Jika Jaenudin Berkuasa 2 Periode, Akan Muncul New Dictator in Indonesia?
Sangat berbahaya jika jaenudin kembali terpilih. Dari sisi geopolitik RI akan menjadi antek RRC. Sementara dari sisi domestik, diktator jaenudin sangat berpotensi mencari celah untuk memperpanjang masa jabatan melebihi 2 periode.
Kita semua sudah tau, jaenudin telah bersikap otoriter dengan membungkam kebebasan berbicara dan memperalat aparat keamanan untuk membubarkan demonstrasi penyampaian pendapat 2019GantiPresiden.
Padahal gerakan ini pada awalnya adalah cara menyampaikan ketidakpuasan terhadap rezim karena naiknya harga-harga komoditas rumah tangga sebagai kebutuhan primer sehari-hari.
Jaenudin dianggap tak menepati serta mengabaikan hampir semua dari 66 janji kampanye pada pilpres 2014 yang lalu. Bagaimana mau janji lagi buat 2019, kalau janji kampanye 2014 saja tak ditepati?? Kondisi rakyat makin sulit. Harga-harga naik, subsidi satu-persatu dicabut, lapangan pekerjaan makin sulit, pengangguran bertambah banyak, dan utang negara semakin menghawatirkan.
Kedaulatan negara terancam karena banyak serbuan pekerja kasar ilegal asal China. Peraturan hukum juga sudah ikut masuk secara jauh di lingkaran permainan politik. Kasus hukum jadi komoditas sebagai peluru untuk menekan berbagai pihak yang berseberangan alias oposisi.
Inilah ciri-ciri seorang diktator:
1) anti kebebasan berpendapat dan / atau anti kritik.
Kita lihat melalui data & fakta, sepanjang pemerintahan jaenudin sudah banyak sekali korban UU ITE yang dijadikan sebagai alat penghukum para pengkritik rezim.
Seorang diktator membungkus dirinya seolah-olah proletar, sederhana, menyatu dengan rakyat jelata atau wong cilik.
Namun di balik “kesederhanaannya”, jaenudin sudah banyak melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis yang bersikap kritis atau kontra rezim.
Korban Kriminalisai Konflik Agraria
Korban kriminalisasi rezim jaenudin ini bukan hanya para aktivis, melainkan juga petani yang memprotes penguasaan lahan oleh korporasi- korporasi yang dilindungi oleh penguasa. Korban lain dari kriminalisasi rezim jaenudin ada yang aktivis buruh, wartawan, bahkan musisi. Dan tak luput juga anak proklamator serta aktivis 98 menjadi bagian dari daftar korban kriminalisasi rezim jae.
Rchmawati Bakal Pimpin Paguyuban Korban Rezim Jokowi
2) berusaha menguasai media pemberitaan informasi.
Media partisan adalah media pemberitaan yang hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat secara subyektif demi kepentingan rezim. Akhirnya kebebasan pers sangat tumpul, dan menciptakan oligarki dalam sistem politik serta memunculkan diktator baru.m
Kesalahan-kesalahan pemerintah seperti utang yang ugal-ugalan, pembangunan infrastruktur yang rendah kualitasnya, dan kasus-kasus ketidakadilan sosial lainnya, tidak pernah diberitakan oleh media-media partisan.
Demokrasi Dinilai Mundur Oposisi Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter
Konten dari media ini hanya berita-berita yang menguntungkan jaenudin, karena ada beberapa ketua parpol pendukung rezim yang menguasai media-media besar di Indonesia.
Cara-cara memberikan doktrin kepada rakyat via media hanya bisa dilakukan oleh seorang peinmpin diktator yang mengelola dan memonopoli kebenaran tunggal, ditambahi kebohongan-kebohongan dari pemerintah sendiri, untuk kemudian disebarkan luaskan oleh media-media partisannya.
Media-media ini bertujuan menetralisir semua kesalahan rezim, dan kemudian memutarbalikkan fakta-fakta kesalahan rezim.
Sementara kritikan-kritikan terhadap pemerintah dipelintir dan dikatakan sebagai hoax.
3) Aparatur Negara dijadikan alat kekuasaan rezim.
Bukan hanya untuk membungkam lawan-lawan politik saja, saat ini semua aparatur negara juga digunakan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan serta dimanfaatkan untuk menjadi mesin politik.
Seperti contoh kasus Buni Yani yang dijadikan tersangka dan ditahan disel yang tidak layak. Dimana kita ketahui bahwa Buni Yani adalah salah satu tim sukses Prabowo yang tergabung dalam BPN.
Ditahannya Buni Yani menyebabkan ketidakpuasan dalam keadilan di negeri ini. Dan beberapa hari kemarin sempat ada pesan yang menyebar dari istri Buni Yani dengan isi :
Ketidakadilan ini sangat bisa dilihat jika kita bandingkan dengan beberapa pendukung Jkw seperti Ahok yang ditahan di Mako Brimob namun tidak pernah terlihat di Sel manapun dan fotonya ditahan di Sel pun tak pernah ada. Apa benar Ahok ditahan atau malah tidur dengan ruangan ac ?
Aparatur Negara yang digaji oleh rakyat, menjelang pilpres 2019 punya tugas tambahan yaitu memenangankan rezim petahana. Dari mulai gubernur sampai turun ke tingkat kepala-kepala desa. Ada juga dari beberapa Aparatur Negara yang disandera lewat kasus-kasus yang sengaja dikondisikan dan diciptakan oleh rezim, sehingga mereka terjebak tak berkutik. Akhirnya terpaksa mengikuti kemauan rezim.
Bahkan pasukan pengamanan presiden yang digaji oleh rakyat untuk menjaga keamanan & keselamatan presiden, direndahkan fungsi tugasnya yaitu ikut membagi-bagikan sembako. Tidak lupa, semua menteri kabinet jkw juga sudah ikut merangkap tugas jadi tim sukses untuk pemenangan rezim petahana di pilpres 2019.
Kemudian yang sangat perlu kita garisbawahi adalah mengapa hingga saat ini jaenudin belum pernah terlihat cuti dari jabatannya untuk berkampanye sebagai capres petahana?? Jaenudin mencampur adukkan urusan ambisi politik dengan jabatan negara. Ditambah lagi BUMN – BUMN yang dipaksa untuk ikut mendanai event acara jaenudin yang berbau kampanye terselubung.
Dari beberapa indikator tersebut, sudah jelas bahwa jaenudin menghalalkann segala cara untuk menang, tanpa peduli menggunakan fasilitas negara atau memanfaatkan sumber daya milik negara demi memenangkan Pemilu 2019.
Lewat peristiwa-peristiwa tersebut, muncul potensi jika dia terpilih kembali untuk 2 periode, akan sangat mudah bagi jaenudin untuk merubah syarat dan UU Pemilu bahwa presiden dibolehkan berkuasa selama lebih dari dua periode. Dan bukan cuma itu saja, jaenudin bahkan berpotensi menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Menggunakan semua kekuatannya untuk membungkam, menangkapi, dan membumi-hanguskan para oposisi. Karena ia akan meniru konsep tunggal seperti Partai Komunis China yaitu menasbihkan xi jin ping sebagai presiden seumur hidup RRC.
Demi menyelamatkan bangsa besar ini, dan supaya demokrasi Indonesia tetap terjaga, tidak tercemar, serta tidak tergantikan dengan sistem haluan kiri yang justru bertentangan dengan falsafah Pancasila !!
Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China) mengajukan proposal untuk mengubah konstitusi dan memberikan kewenangan pada Presiden Xi Jinping berkuasa lebih dari dua periode, bahkan sangat mungkin seumur hidup. Apakah mungkin hal ini terjadi juga di Indonesia, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pengagum Xi Jinping?
Kita semua sudah tau, jaenudin telah bersikap otoriter dengan membungkam kebebasan berbicara dan memperalat aparat keamanan untuk membubarkan demonstrasi penyampaian pendapat 2019GantiPresiden.
Padahal gerakan ini pada awalnya adalah cara menyampaikan ketidakpuasan terhadap rezim karena naiknya harga-harga komoditas rumah tangga sebagai kebutuhan primer sehari-hari.
Jaenudin dianggap tak menepati serta mengabaikan hampir semua dari 66 janji kampanye pada pilpres 2014 yang lalu. Bagaimana mau janji lagi buat 2019, kalau janji kampanye 2014 saja tak ditepati?? Kondisi rakyat makin sulit. Harga-harga naik, subsidi satu-persatu dicabut, lapangan pekerjaan makin sulit, pengangguran bertambah banyak, dan utang negara semakin menghawatirkan.
Kedaulatan negara terancam karena banyak serbuan pekerja kasar ilegal asal China. Peraturan hukum juga sudah ikut masuk secara jauh di lingkaran permainan politik. Kasus hukum jadi komoditas sebagai peluru untuk menekan berbagai pihak yang berseberangan alias oposisi.
Inilah ciri-ciri seorang diktator:
1) anti kebebasan berpendapat dan / atau anti kritik.
Kita lihat melalui data & fakta, sepanjang pemerintahan jaenudin sudah banyak sekali korban UU ITE yang dijadikan sebagai alat penghukum para pengkritik rezim.
Seorang diktator membungkus dirinya seolah-olah proletar, sederhana, menyatu dengan rakyat jelata atau wong cilik.
Namun di balik “kesederhanaannya”, jaenudin sudah banyak melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis yang bersikap kritis atau kontra rezim.
Korban Kriminalisai Konflik Agraria
Korban kriminalisasi rezim jaenudin ini bukan hanya para aktivis, melainkan juga petani yang memprotes penguasaan lahan oleh korporasi- korporasi yang dilindungi oleh penguasa. Korban lain dari kriminalisasi rezim jaenudin ada yang aktivis buruh, wartawan, bahkan musisi. Dan tak luput juga anak proklamator serta aktivis 98 menjadi bagian dari daftar korban kriminalisasi rezim jae.
Rchmawati Bakal Pimpin Paguyuban Korban Rezim Jokowi
2) berusaha menguasai media pemberitaan informasi.
Media partisan adalah media pemberitaan yang hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat secara subyektif demi kepentingan rezim. Akhirnya kebebasan pers sangat tumpul, dan menciptakan oligarki dalam sistem politik serta memunculkan diktator baru.m
Konten media jadi sangat tidak berimbang.
Kesalahan-kesalahan pemerintah seperti utang yang ugal-ugalan, pembangunan infrastruktur yang rendah kualitasnya, dan kasus-kasus ketidakadilan sosial lainnya, tidak pernah diberitakan oleh media-media partisan.
Demokrasi Dinilai Mundur Oposisi Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter
Konten dari media ini hanya berita-berita yang menguntungkan jaenudin, karena ada beberapa ketua parpol pendukung rezim yang menguasai media-media besar di Indonesia.
Cara-cara memberikan doktrin kepada rakyat via media hanya bisa dilakukan oleh seorang peinmpin diktator yang mengelola dan memonopoli kebenaran tunggal, ditambahi kebohongan-kebohongan dari pemerintah sendiri, untuk kemudian disebarkan luaskan oleh media-media partisannya.
Media-media ini bertujuan menetralisir semua kesalahan rezim, dan kemudian memutarbalikkan fakta-fakta kesalahan rezim.
Sementara kritikan-kritikan terhadap pemerintah dipelintir dan dikatakan sebagai hoax.
3) Aparatur Negara dijadikan alat kekuasaan rezim.
Bukan hanya untuk membungkam lawan-lawan politik saja, saat ini semua aparatur negara juga digunakan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan serta dimanfaatkan untuk menjadi mesin politik.
Seperti contoh kasus Buni Yani yang dijadikan tersangka dan ditahan disel yang tidak layak. Dimana kita ketahui bahwa Buni Yani adalah salah satu tim sukses Prabowo yang tergabung dalam BPN.
Ditahannya Buni Yani menyebabkan ketidakpuasan dalam keadilan di negeri ini. Dan beberapa hari kemarin sempat ada pesan yang menyebar dari istri Buni Yani dengan isi :
"Saya Mimin Rukmini, istri Pak Buni. Mohon doa dan dukungan moril unt Pak Buni yang saat ini perlu bantuan atas kondisi selnya, meski sendiri, tapi di blok pembunuh dan narkoba dengan keamanan high risk"
"Ventilasi penuh angin malam, tanpa listrik. Jadi tak bisa baca/nulis kalau malam. Tidur di sehelai kasur tipis. Saya tak bisa mewakili perasaan terzalimi pikiran, mental, dan fisik Pak Buni. Sayalah keluarga yang baru besuk. Terima kasih."
Ketidakadilan ini sangat bisa dilihat jika kita bandingkan dengan beberapa pendukung Jkw seperti Ahok yang ditahan di Mako Brimob namun tidak pernah terlihat di Sel manapun dan fotonya ditahan di Sel pun tak pernah ada. Apa benar Ahok ditahan atau malah tidur dengan ruangan ac ?
Aparatur Negara yang digaji oleh rakyat, menjelang pilpres 2019 punya tugas tambahan yaitu memenangankan rezim petahana. Dari mulai gubernur sampai turun ke tingkat kepala-kepala desa. Ada juga dari beberapa Aparatur Negara yang disandera lewat kasus-kasus yang sengaja dikondisikan dan diciptakan oleh rezim, sehingga mereka terjebak tak berkutik. Akhirnya terpaksa mengikuti kemauan rezim.
Bahkan pasukan pengamanan presiden yang digaji oleh rakyat untuk menjaga keamanan & keselamatan presiden, direndahkan fungsi tugasnya yaitu ikut membagi-bagikan sembako. Tidak lupa, semua menteri kabinet jkw juga sudah ikut merangkap tugas jadi tim sukses untuk pemenangan rezim petahana di pilpres 2019.
Kemudian yang sangat perlu kita garisbawahi adalah mengapa hingga saat ini jaenudin belum pernah terlihat cuti dari jabatannya untuk berkampanye sebagai capres petahana?? Jaenudin mencampur adukkan urusan ambisi politik dengan jabatan negara. Ditambah lagi BUMN – BUMN yang dipaksa untuk ikut mendanai event acara jaenudin yang berbau kampanye terselubung.
Dari beberapa indikator tersebut, sudah jelas bahwa jaenudin menghalalkann segala cara untuk menang, tanpa peduli menggunakan fasilitas negara atau memanfaatkan sumber daya milik negara demi memenangkan Pemilu 2019.
Lewat peristiwa-peristiwa tersebut, muncul potensi jika dia terpilih kembali untuk 2 periode, akan sangat mudah bagi jaenudin untuk merubah syarat dan UU Pemilu bahwa presiden dibolehkan berkuasa selama lebih dari dua periode. Dan bukan cuma itu saja, jaenudin bahkan berpotensi menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Menggunakan semua kekuatannya untuk membungkam, menangkapi, dan membumi-hanguskan para oposisi. Karena ia akan meniru konsep tunggal seperti Partai Komunis China yaitu menasbihkan xi jin ping sebagai presiden seumur hidup RRC.
Jaenudin harus ditumbangkan.
Demi menyelamatkan bangsa besar ini, dan supaya demokrasi Indonesia tetap terjaga, tidak tercemar, serta tidak tergantikan dengan sistem haluan kiri yang justru bertentangan dengan falsafah Pancasila !!
Sumber : chirpstory