100 Tokoh Politik Menolak Hasil Pemilihan Presiden 2024
Jakarta, 21 Februari 2024 - Sebanyak 100 tokoh politik dari berbagai latar belakang menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka menganggap hasil tersebut curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Dalam pernyataan sikapnya, Din menyatakan:
“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya.”
Para tokoh politik juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mereka mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres, termasuk tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif terjadi sejak tahapan awal hingga pemungutan suara. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah yang melibatkan sekitar 54 juta pemilih menjadi salah satu perhatian. Para tokoh juga menyoroti intimidasi, tekanan, dan ancaman terhadap masyarakat, serta pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, mereka mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keberpihakan Presiden Joko Widodo dan pemberian bantuan sosial (bansos) jelang pemungutan suara juga menjadi sorotan.
Dengan deklarasi ini, para tokoh politik berharap agar proses pemilu lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Meskipun hasil Pilpres telah diumumkan, penolakan ini menjadi bagian dari upaya mereka untuk memperjuangkan integritas dan demokrasi di Indonesia.